PDI Perjuangan sampaikan instruksi Ketum Megawati di konferensi pers pada 25 Februari 2025, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan agar pihak media dapat memberitakan dengan sesuai tidak keluar dari isi dari materi yang dijelaskan. Ia juga menyebut jika terdapat pemberitaan yang tidak sesuai, pihaknya akan melakukan hak jawab sesuai peraturan undang-undang pers.
“Pesan ini kami sampaikan semata-mata, agar menciptakan opini publik yang kondusif untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia,” ujar Ahmad Basarah.
Terkait instruksi harian keikutsertaan kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan ‘Retret’ yang diselenggarakan Pemerintah saat ini, dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 februari 2025 yang lalu. “Dalam instruksi tersebut Ketum PDIP menyampaikan tidak pernah melarang, saya ulangi tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah dalam pilkada 2024,” kata Ahmad Basarah dengan tegas.
Lanjut, dalam instruksinya pada 20 Februari 2025 yang lalu, kata Ahmad Basarah jelas Ketum Megawati menyampaikan meminta kepada kadernya yang terpilih itu untuk menunda terlebih dahulu perjalan mereka di Magelang Jawa Tengah. “Menunggu arahan lebih lanjut arahan Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujarnya.
Kemudian, Ketum PDIP meminta seluruh kader kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing, supaya langsung bisa bekerja melayani rakyat. “Pesannya kepada kadernya agar prioritaskan kerja-kerja reel kerakyatan melayani rakyat di daerahnya masing-masing, kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program dapat langsung berjalan seperti, pengetasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makan yang bergizi bisa segera dijalankan,” terangnya.
Megawati melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pemimpin yang langsung turun kebawah menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengarkan langsung aspirasi rakyat. “Memformulasikannya dengan secara langsung program pemerintah di daerahnya masing-masing sesuai dengan otonomi daerah,” tandasnya.
