Menu

Mode Gelap
Bank Kalbar kembali Peroleh Anugerah TOP CSR WARD Tahun 2024 Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik  Tim Unit Reskrim Polsek Kandis Amankan Satu Orang Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Kapolsek Senapelan Dampingi Kapolda Riau Besuk Anak Menderita Penyakit Tulang Kaca Ciptakan Lalu Lintas yang Aman ,Tertib dan Lancar, Satlantas Polres Siak Gelar Program ” Bung Selamat “

Nasional · 27 Feb 2024 04:16 WIB ·

Hak Angket Merupakan Hak DPR untuk Penyelidikan Undang-undang Pemerintah, Bukan Pemilu?


 Sumber gambar: jurnalislam.com Perbesar

Sumber gambar: jurnalislam.com

insanjurnalis.com – Capres 03 Ganjar Pranowo mengajak partai pengusung Capres 01 Anies dan Cak Imin untuk interpelasi dan hak angket, mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Maksud hak angket yakni salah satu dari tiga hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan pelaksanaan undang-undang kebijakan pemerintah, yaitu bersifat penting berdampak luas, namun dilakukan dengan cara curang.

Syarat pengajuan hak angket yakni harus diusulkan 25 anggota DPR paling sedikit lebih dari 1 fraksi. seperti halnya Capres 03 Ganjar-Mahfud mewacanakan hak angket kepada partai pengusungnya yaitu PDIP dan PPP, begitu pula Capres 01 siap mendukung. Anies yakin partai pengusungnya Nasdem, PKB, PKS siap mendukung bahkan Capres 01 siap membantu data-data apabila diperlukan.

Dikutip dari website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pakar hukum Direktur Eksekutif ILDES Juhaidy Rizaldy,  hak angket bukan langkah yang tepat untuk mengusut kecurangan pemilu, akan tetapi harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, pengajuan hak angket tidak ada dalam pranata hukum pemilu. “Pemilu diadakan oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada beberapa lembaga yang diakui dalam konstitusi pemilihan umum yakni Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga 3 lembaga ini di undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu,” ujarnya saat ditanya wartawan.

Sedangkan hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.***

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik 

27 Mei 2024 - 16:57 WIB

Kapolresta Pekanbaru di Wakili Kasat Binmas Serahkan Uang Pembinaan Kepada Atlit dan Pelatih Kota Pekanbaru

22 Mei 2024 - 08:03 WIB

Komnas HAM Papua Apresiasi Rekrutmen Polri, Ini 3 Alasannya

21 Mei 2024 - 19:12 WIB

Kapolresta Pekanbaru Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke -116

20 Mei 2024 - 12:12 WIB

Dandim 0322/Siak Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho M.Han Hadiri Penganugerahan Rekor MURI Outdoor Lift Pertama di Jambatan TASL

17 Mei 2024 - 08:34 WIB

Siap-siap Bagi Calon Pelamar ASN PPPK Tahun 2024

14 Mei 2024 - 08:17 WIB

Trending di Nasional