Menu

Mode Gelap
Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik  Tim Unit Reskrim Polsek Kandis Amankan Satu Orang Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Kapolsek Senapelan Dampingi Kapolda Riau Besuk Anak Menderita Penyakit Tulang Kaca Ciptakan Lalu Lintas yang Aman ,Tertib dan Lancar, Satlantas Polres Siak Gelar Program ” Bung Selamat “ Kapolresta Pekanbaru di Wakili Kasat Binmas Serahkan Uang Pembinaan Kepada Atlit dan Pelatih Kota Pekanbaru

Nasional · 18 Agu 2023 00:04 WIB ·

Pers Riau Harus Perjuangkan Kemerdekaan dari Diskriminasi Pergubri


 Pers Riau Harus Perjuangkan Kemerdekaan dari Diskriminasi Pergubri Perbesar

insanjurnalis.com – Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 telah mengamanahi kemerdekaan bagi wartawan menjalankan prosesi kinerja jurnalstik, toh wartawan mesti terus berjuang mewujudkan makna kemerdekaan itu.

“Sebab, secara ambivalen, selalu saja ada pihak  yang terus berjuang agar kemerdekaan pers itu tidak terwujud,” kata Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC), Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., C.PCT, kepada pers di Pekanbaru, Kamis (17 /8) pagi.

Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC), Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., C.PCT,

Menurut Wartawan Senior ini,  berbagai macam cara dilakukan berbagai pihak untuk mengekang kemerdekaan wartawan menyampaikan informasi  kebenaran kepada publik.

“Ada cara yang paling trend, dengan kedok meningkatkan kompetensi dan kualitas pers. Tetapi ujung-ujungnya, menjadi semacam monopoli untuk meraih dana-dana publik,” kata penulis buku-buku jurnalistik itu.

Wahyudi meminta segenap wartawan untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi setiap persoalan pers yang terkadang sengaja dimunculkan, sebagai taktik licik untuk menggerogoti dana-dana publik lewat APBD dan APBN.

“Jika mau jujur, coba investigasi dana publik dari APBD yang dihibahkan untuk organisasi pers. Pastilah tujuannya berkedok untuk kepentingan wartawan. Kenyataannya?,” tegas mantan Wartawan Majalah Forum Keadilan itu.

Di Riau, kata Wahyudi Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2021 tentang Penyebaran Informasi, terindikasi sebagai bentuk kebijakan yang tidak mencerminkan kearifan dan keadilan bagi segenap pers di Riau.

“Coba bayangkan, dengan Pergub ini, segelintir pengusaha pers diberikan hak monopoli menikmati dana pers dari APBD Riau, sementara ribuan institusi pers lainnya, tidak boleh menikmatinya,” kata Wahyudi.

Melihat situasi diskriminatif ini, Wahyudi menyarankan agar kalangan pers yang merasa didiskriminasi Pergub ini, terus berjuang melalui cara-cara intelek dan konstitusional.

“Semoga Pegub No.19 Tahun 2021 ini mendapat perhatian khusus dari kita semua mengingat implementasi peraturan ini condong hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” katanya.

Sangat ironis sekali, katanya disaat segenap Wartawan di negeri ini, hari ini, merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan suka cita yang mendalam, ternyata pers di Riau, masih terjebak dalam penjajahan.Pekanbaru – Kendati Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 telah mengamanahi kemerdekaan bagi wartawan menjalankan prosesi kinerja jurnalstik, toh wartawan mesti terus berjuang mewujudkan makna kemerdekaan itu.

“Sebab, secara ambivalen, selalu saja ada pihak  yang terus berjuang agar kemerdekaan pers itu tidak terwujud,” kata Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC), Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., C.PCT, kepada pers di Pekanbaru, Kamis (17 /8) pagi.

Menurut Wartawan Senior ini,  berbagai macam cara dilakukan berbagai pihak untuk mengekang kemerdekaan wartawan menyampaikan informasi  kebenaran kepada publik.

“Ada cara yang paling trend, dengan kedok meningkatkan kompetensi dan kualitas pers. Tetapi ujung-ujungnya, menjadi semacam monopoli untuk meraih dana-dana publik,” kata penulis buku-buku jurnalistik itu.

Wahyudi meminta segenap wartawan untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi setiap persoalan pers yang terkadang sengaja dimunculkan, sebagai taktik licik untuk menggerogoti dana-dana publik lewat APBD dan APBN.

“Jika mau jujur, coba investigasi dana publik dari APBD yang dihibahkan untuk organisasi pers. Pastilah tujuannya berkedok untuk kepentingan wartawan. Kenyataannya?,” tegas mantan Wartawan Majalah Forum Keadilan itu.

Di Riau, kata Wahyudi Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2021 tentang Penyebaran Informasi, terindikasi sebagai bentuk kebijakan yang tidak mencerminkan kearifan dan keadilan bagi segenap pers di Riau.

“Coba bayangkan, dengan Pergub ini, segelintir pengusaha pers diberikan hak monopoli menikmati dana pers dari APBD Riau, sementara ribuan institusi pers lainnya, tidak boleh menikmatinya,” kata Wahyudi.

Melihat situasi diskriminatif ini, Wahyudi menyarankan agar kalangan pers yang merasa didiskriminasi Pergub ini, terus berjuang melalui cara-cara intelek dan konstitusional.

“Semoga Pegub No.19 Tahun 2021 ini mendapat perhatian khusus dari kita semua mengingat implementasi peraturan ini condong hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” katanya.

Sangat ironis sekali, katanya disaat segenap Wartawan di negeri ini, hari ini, merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan suka cita yang mendalam, ternyata pers di Riau, masih terjebak dalam penjajahan.(rls)

Sumber: bmberita.com

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik 

27 Mei 2024 - 16:57 WIB

Kapolresta Pekanbaru di Wakili Kasat Binmas Serahkan Uang Pembinaan Kepada Atlit dan Pelatih Kota Pekanbaru

22 Mei 2024 - 08:03 WIB

Komnas HAM Papua Apresiasi Rekrutmen Polri, Ini 3 Alasannya

21 Mei 2024 - 19:12 WIB

Kapolresta Pekanbaru Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke -116

20 Mei 2024 - 12:12 WIB

Dandim 0322/Siak Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho M.Han Hadiri Penganugerahan Rekor MURI Outdoor Lift Pertama di Jambatan TASL

17 Mei 2024 - 08:34 WIB

Siap-siap Bagi Calon Pelamar ASN PPPK Tahun 2024

14 Mei 2024 - 08:17 WIB

Trending di Nasional