Menu

Mode Gelap
Bank Kalbar kembali Peroleh Anugerah TOP CSR WARD Tahun 2024 Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik  Tim Unit Reskrim Polsek Kandis Amankan Satu Orang Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Kapolsek Senapelan Dampingi Kapolda Riau Besuk Anak Menderita Penyakit Tulang Kaca Ciptakan Lalu Lintas yang Aman ,Tertib dan Lancar, Satlantas Polres Siak Gelar Program ” Bung Selamat “

Kesehatan · 17 Apr 2024 14:04 WIB ·

PKS Kesal 249 Nakes Non-ASN di Pecat


 PKS Kesal 249 Nakes Non-ASN di Pecat Perbesar

Jakarta – Pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik yang sedianya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengungkapkan, dua peristiwa ini mencerminkan jika penghargaan atas profesi tenaga kesehatan masih minim di Indonesia.

Padahal belum lama negara dan masyarakat menyematkan gelar pahlawan terhadap tenaga kesehatan yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam menangani pandemi Covid-19.

“Kita prihatin kasus dipecatnya 249 nakes non-ASN di Manggarai dan dibatalkannya SK P3K hampir 500 bidang pendidik karena persoalan administrasi. Ujung benang merahnya sama, harapan nakes untuk mendapat kesejahteraan yang layak menjadi menguap,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (16/04) kemarin.

Kurniasih mengatakan pada kasus di Manggarai memang menjadi domain pemerintah daerah. Namun, ada baiknya Kementerian Kesehatan juga bisa melakukan cek kondisi di lapangan.

“Jangan sampai ada hak-hak Nakes yang diabaikan dan bekerja dengan upah di bawah standar. Karena nanti juga bisa memengaruhi pelayanan kesehatan di daerah jika nasib ratusan Nakes ini diberhentikan. Jangan lupa mereka sudah berada di garis depan saat pandemi. Lalu apa penghargaan kita terhadap mereka?,” papar Kurniasih.

 

Begitupun terhadap kasus gagalnya 500-an bidan pendidik diangkat menjadi PPPK karena persoalan gelar pendidik dan nomenklatur jabatan fungsional yang dibutuhkan.

“Jangan sampai jika terjadi perbedaan norma administrasi lantas menghalangi teman-teman bidan honorer yang sudah mengabdi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di detik terakhir gagal menjadi PPPK. Kemenkes dan BKN mungkin Kemendikbud harus duduk bersama agar 500 bidan ini segera mendapat solusi,” sebut Kurniasih.***

(Sumber PKS.id)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Bank Kalbar kembali Peroleh Anugerah TOP CSR WARD Tahun 2024

30 Mei 2024 - 12:21 WIB

Lagi Senang Milih-milih Celana Pak Polisi Datang, Sofyan Ditangkap Tak Berkutik 

27 Mei 2024 - 16:57 WIB

Kapolresta Pekanbaru di Wakili Kasat Binmas Serahkan Uang Pembinaan Kepada Atlit dan Pelatih Kota Pekanbaru

22 Mei 2024 - 08:03 WIB

Komnas HAM Papua Apresiasi Rekrutmen Polri, Ini 3 Alasannya

21 Mei 2024 - 19:12 WIB

Polsek Senapelan Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rutin Para Tahanan

21 Mei 2024 - 12:53 WIB

Kapolresta Pekanbaru Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke -116

20 Mei 2024 - 12:12 WIB

Trending di Nasional